Outsourcing Di Badan Usaha Milik Negara Sudah Kondisi Darurat

ZONALABOUR.COM, JAKARTA - Tanggal 11 Maret 2018, genap 5 tahun usia perjuangan GEBER BUMN dalam upayanya mengadvokasi pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan BUMN dan belum menemukan penyelesaian yang substantif. Demikian dikatakan A.Ismail, koordinator Geber melalui rilis, Rabu (28/2/2018).


Ismail menambahkan, meski pemerintah dan Panja Komisi IX DPR RI sudah menyepakati akan pelaksanaan rekomendasi Panja OS BUMN, namun perusahaan-perusahaan BUMN tetap tak bergeming. Perusahaan-perusahaan negara ini terus bermanuver dan terus mencari pembenaran bersama segenap oknum di pemerintahan, di kedua kementrian (BUMN dan Ketenagakerjaan) guna memoderasi esensi pelaksanaan rekomendasi. Akibatnya, hak-hak pekerja buruh outsourcing di BUMN untuk dapat hidup layak pun semakin menjauh.

"Praktik hubungan kerja yang menyimpang, penganiayaan hak-hak normatif pekerja serta kebebasan berorganisasi dan berserikat menjadi terus terancam. Bahkan kini, spektrumnya meluas, seiring munculnya kasus-kasus baru dan perlakuan kesewenang-wenangan yang tampak nyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara melalui kaki-kaki tangannya yang teridentifikasi sebagai vendor." Jelas Ismail.

Pasca dikeluarkannya rekomendasi Panja di tahun 2013, lanjut Ismail, mestinya kasus ketenagakerjaan di BUMN khususnya outsourcing, bisa terselesaikan. Faktanya, praktik hubungan kerja yang menyimpang itu cenderung malah terus mengekploitasi hak-hak pekerjanya secara masif. Kepastian kelangsungan kerja yang kerap dikebiri, kontrak kerja yang terus berulang-ulang dengan jangka waktu yang pendek, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tidak diprioritaskan hingga upah dan jam kerja yang timpang. Belum lagi soal adanya diskriminasi. Pemberian fasilitas kesehatan, dan uang jasa bonus yang berbeda misalnya. Efeknya, PHK pun seringkali dan mudah terjadi, baik secara sepihak ataupun sudah dikondisikan sebelumnya.

"Perusahaan BUMN malah menciptakan model baru pada kontrak kerja bagi pekerja outsourcing-nya yaitu pekerja permanen (tetap) tapi berdurasi 5 tahun, sesuai usia ataupun kelangsung dari proyek yang didapat. Perusahaan BUMN sudah menciptakan aturan di luar UU Ketenagakerjaan yang ada." Ujar Ismail.[]

Tidak ada komentar