Gagal Lindungi TKI, Nusron Wahid Mundur Saja!

ZOALABOUR.COM, JAKARTA - Kematian Mochammad Zaini (47), warga Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura, yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, bukti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang dipimpin Nusron Wahid telah gagal.
“Meninggalnya TKI ini, menandakan kegagalan BNP2TKI dalam melindungi warga negara di Luar Negeri,” kata pengamat Uchok Sky Khadafi, Kamis malam (22/3/18).
Menurutnya, kegagalan BNP2TKI lantaran Nusron Wahid terlalu sibuk bermanufer politik daripada mengurusi lembaga yang dipimpinnya saat ini.
Dia pun menyarankan kader Golkar itu untuk mundur dari jabatannya.
“Sebaik Nusron Wahid itu mundur saja. Karena Nusron terlalu sibuk bermanufer politik,” kata dia.
Jika Nusron tidak mau mundur, kata dia, maka Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan tegas, sebagaimana yang dilakukan Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil, yang berani memecat Nusron dari kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
“Presiden Jokowi harus mengambil tindakan tegas seperti Kiai Said Aqil, yang berani memecat Nusron Wahid dari salah satu ketua PBNU,” kata dia.
Diketahui, Zaini, TKI di Arab Saudi itu menjalani eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung. Eksekusi Zaini pun menuai kritik dari sejumlah pihak.
Pemerintah dan stakeholder lainnya dianggap kurang berupaya maksimal untuk mencegah warganya yang dipancung di negeri kaya minyak tersebut.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyebut Indonesia gagal diplomasi terkait TKI dipancung di Saudi. Namun, Nusron menilai Fahri tak paham hukum di Saudi.
“Fahri berarti tidak paham hukum yang berlaku di Arab Saudi. Hukum pidana di sana itu ada dua. Pidana Ammaah (umum) seperti merusak lingkungan, mengganggu ketertiban dan lain sebagainya, ini yang bisa didiplomasikan dan diintervensi negara melalui raja,” kata Nusron, Selasa malam (20/3/18).
Nusron menyebut, pidana mati di Saudi tak bisa diintervensi siapa pun jika pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Bahkan, kata Nusron, Raja Saudi pun tak bisa meminta eksekusi ditunda. [ipk]

Tidak ada komentar