Soroti Persoalan Taksi Di Bandara Enclave Sipil, YLKI Ingatkan Pihak Terkait


Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Kasus yang menimpa konsumen taksi di Bandara Ahmad Yani-Semarang, beberapa hari lalu, hanyalah fenomena gunung es di semua bandara yang berstatus enclave sipil. Demikian ungkap Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Rabu (25/7/2018).

Konsumen sebagai pengguna taksi, tambah Tulus, sering menjadi korban, baik karena mahalnya tarif taksi dan atau kualitas pelayanannya yang tidak standar. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tanpa solusi jangka panjang. Mengingat banyaknya bandara yang berstatus enclave sipil di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna taksi bandara di area bandara enclave sipil, YLKI meminta Kemenhub, Pemda, dan Angkasa Pura, dan pihak lainnya untuk:

1. Memberikan akses lebih banyak taksi dari berbagai merek perusahaan taksi di bandara, terutama taksi yang berbasis argo meter. Makin banyak perusahaan taksi, makin kuat jaminan bagi konsumen untuk memilih.

2. Kalau pun di bandara tersebut hanya terdapat perusahaan taksi tunggal dari suatu operator tertentu, maka harus ditentukan melalui proses lelang/tender yang terbuka dan transparan, agar tidak melanggar praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Managemen bandara harus membuat Service Level Agreement (SLA) dengan perusahaan taksi yang beroperasi di bandara. Dengan berbasis SLA itulah menjadi dasar adanya standar pelayanan taksi yang jelas dan terukur. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi SLA harus didiskualifikasi dari bandara.

4. Kemenhub dan Pemda harus pro aktif menyelesaikan permasalahan pengelolaan taksi di berbagai bandara enclave sipil di Indonesia;

5. Selain dengan armada taksi, setiap bandara idealnya menyediakan akses angkutan umum non taksi, baik yang berbasis rel, bus umum, Damri, dan atau BRT, Bus Rapid Transit.[]

Tidak ada komentar