Hingga Kini Pemerintah Tak Izinkan TKI Informal Perseorangan Ke Timteng



Roedi Susyanto (kanan)

ZONALABOUR.COM, JAKARTA - Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 Tentang penghentian dan pelarangan Penempatan TKI informal pada pengguna perseorangan ke kawasan timur tengah.

Sampai sekarang, pemerintah melarang pengiriman pekerja migran TKI informal untuk pengguna jasa perseorangan ke negara Saudi Arabia dan negara Timur Tengah lainnya. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal pembinaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, kementrian ketangakerjaan Maruli A Hasoloan, Selasa 6 Oktober 2018.

Maruli merasa perlu menjelaskan hal ini guna menghindari pemahaman yang keliru pada masyarakat indonesia, menyusul disepakatinya kerjasama uji coba (pilot project) secara terbatas, sistem penempatan satu kanal/atap (one chanel) pekerja migran antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Kerjasama tersebut terkait penempatan TKI informal/pekerja migran Indonesia pada sektor domestik, namun tidak berarti calon pekerja migran bisa berangkat dengan mudah.

Di tempat berbeda, saat ditemui wartawan, Roedi Susyanto, Pemimpin Umum media online zonalabour.com yang secara khusus memberitakan perihal ketenaga-kerjaan baik di dalam maupun luar negeri ini mengatakan bahwa uji coba yang disepakati dalam kerjasama tersebut ntuk jumlah terbatas dan hanya untuk enam jenis pekerjaan, di antaranya, baby sitter, family cook, eldery caretaker, house keeping. Sementara untuk wilayah penempatan kerja hanya di Jeddah, Madinah, Riyadh, Yaman dan Bahrain.

Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) harus mengikuti pelatihan atau diklat dan harus memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini diwajibkan untuk TKI informal agar mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai, sehingga TKI informal tersebut bisa berhasil dan sukses dalam bekerja di luar negeri untuk mencapai kesejahteraan keluarganya. []

Tidak ada komentar