Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal Unjuk Rasa di MPR/DPR RI


PT. Jakarta Internasional Container Terminal (ICT) saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI[Reza/zonalabour.com]

ZONALABOUR.COM, JAKARTA - PT. Jakarta Internasional Container Terminal (ICT) Berunjuk rasa Selasa (8/1/2019) meminta DPR RI, segera menindaklanjuti kepada aparat penegak hukum dan melakukan supervisi ketat agar kasus-kasus Pelindo II dengan kerugian negara Rp 14.86 trilyun tidak di-peti es-kan.

Baik pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara sudah sangat terang benderang. Jangan sampal rakyat Indonesia menanggung beban besar akibat salah kelola pelabuhan nasional dan Menolak perpanjangan kontrak PT. JICT Pelindo II dengan PT. Hutchison Port Holding karena dianggap menyalahi aturan dan menimbulkan kerugian keuangan negara serta Kembali Ratusan Pekerja SPC dan Pekerja JAI yang Dipecat Lewat Vendorisasi.

Hazris Malsyam yang perwakilan dari JICT Kami sampaikan bahwa ada 400 Orang Pekerja JITC yang di PHK, kami yang pertama memfolow up surat kami pada thn 2015 dan telah di panggil oleh Pansus Pelindo ll.

Namun sudah sekitar 3 thn berlalu kita mengetahui hasil audit BPK RI namun sampai sekarang terkesan belum ada penyelesain.

Akibat dari itu kami para pekerja JITC yang telah mengkritisi sebanyak 400 orang tersebut di PHK dengan alasan tidak mendukung JICT akibat salah kelola di PT. Pelindo 2 .

Sebetulnya kami mampu untuk mengelola sendiri jika ada investor asing dan kami selaku pekerja

Investasi asing tidak merugikan kami sebagai Stekholder ini prinsip dengan alasan Penghematan dan efisiensi.

Dampak dari yang kami rasakan yaitu status pekerja sudah berganti tendor krn kami di sektor industri maka kami dinyatakan sebagai karyawan tetap ttp pihak perusahaan tdk mau mengangkat karyawan tetap dan Pengadilan mengesahkan permen tersebut.. Firmansyah Sukardiman dan Zulfansyah.

Tanggapan Inas Nasrulloh ( Ketua F Hanura ) 
Saya jadi Ketua Fraksi Hanura baru jadi kami akan senantiasa untuk mencoba dan mendengar keluhan dari para pekerja, apakah para pekerja sudah mencoba mengirim surat ke Komisi VI karena dalam hal ini mereka yang membidanginya.

Kita mendukung perjuangan para pekerja dan mudah mudahan Pa Jokowi bisa mengambil semua aset. Namun dalam hal ini saya tidak bisa bekerja sendiri minimal ada 6 Fraksi yang mendukung sehingga nantinya kita yang follow up.

Permasalahan ini menyangkut masalah Pansus dan ada 2 permasalahan yaitu PHK dan menolak perpanjangan JICT. Saya minta tolong agar para pekerja melengkapi data datanya untuk bahan masukan kami agar kami bisa berjuang berdasarkan Hukum.(RA).

Tidak ada komentar