Firda Umayah, S.Pd*:Tepi Barat Palestina Terancam, Dunia Internasional Bungkam?

Firda Umayah, S.Pd
ZONALABOUR.COM, JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari Palestina. Setelah sebelumnya terjadi pengeboman ke jalur Ghaza, kini Palestina kembali terancam lantaran wilayah tepi barat akan diambil alih oleh Israel. Pasalnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menjelang pemilu Israel 9 April 2019 kemarin menyatakan bahwa ia berjanji akan memperluas wilayah Israel jika kembali terpilih menjadi Perdana Menteri (www.republika.co.id/07/04/2019).

Upaya 'pencaplokan' wilayah tepi barat Palestina telah dilakukan Netanyahu melalui kunjungannya ke Rusia untuk menemui Presiden Putin. Kunjungan Netanyahu ke Rusia diduga dilatari motif politik sehubungan dengan pemilu Israel yang telah di ambang pintu. Selama masa kampanye, Netanyahu selalu membanggakan dirinya yang memiliki hubungan baik dengan para pemimpin dunia, termasuk Putin. Dia menyebut keterampilan diplomatiknya tak punya tandingan (www.republika.co.id/04/07/2019). Rusia diketahui adalah pendukung pendirian negara Israel.

Menanggapi hal ini, Kepala negosiator Palestina dan pembantu dekat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat mengatakan, Israel tidak akan berhenti melanggar hukum internasional selama mendapatkan dukungan terutama dari Amerika Serikat. Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri mendesak Otoritas Palestina menghentikan kerja sama keamanannya dengan Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dia menegaskan, Israel tidak akan pernah mencaplok wilayah permukiman Tepi Barat (www.republika.co.id/07/04/2019).

Keberanian Netanyahu untuk kembali mencaplok wilayah Palestina bukanlah tanpa alasan. Hal ini karena sebelumnya Israel telah mendapatkan dukungan penuh oleh Amerika Serikat. Pada Desember 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di kota tersebut. Pada Maret lalu, Presiden AS, Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusian menyebut sekitar 212 ribu permukiman Israel tinggal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara menyatakan, konvensi Jenewa melarang permukiman dibangun di atas tanah yang direbut dalam perang. Namun Israel membantah hal tersebut, mereka menyebut pembangunan permukiman untuk kebutuhan keamanan, historis, dan politis (www.republika.co.id/07/04/2019).

Sejauh ini, upaya PBB untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel memang belum menemukan titik terang. Pasalnya, PBB tidak memberikan konsekuensi logis apapun terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Israel. PBB hanya memberikan kecaman tanpa aksi nyata terhadap permasalahan ini. Rencana pencaplokan Tepi Barat Palestina telah nampak didepan mata. Namun sampai saat ini, dunia seakan diam tanpa sikap yang tegas.

Integritas HAM semakin diragukan. Sebab, telah nyata hipokrit HAM bagi rakyat Palestina. Bahkan sikap hipokrit HAM juga nampak saat penindasan menimpa warga muslim negara lain yang menjadi minoritas dari negara tersebut. Dunia seakan bungkam dengan apa yang menimpa muslim diberbagai belahan dunia. Tapi dunia begitu merespon ketika ada kejadian yang menimpa warga non muslim dibelahan dunia manapun. 

PBB melalui komisi HAM seakan tidak memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Bahkan konvensi Jenewa yang telah disepakatipun tidak ada imbasnya bagi Israel. Israel tetap leluasa untuk menjajah Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi penjajahan masih terjadi di dunia. Rakyat Palestina dan umat Islam didunia butuh pelindung. 

Pelindung tersebut tidak mungkin datang dari para pemimpin negara yang tak mengetahui aturan yang benar. Yaitu aturan yang berasal dari Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk semua hambaNya. Akankah semua kezaliman ini tetap dibiarkan? Sudah saatnya umat Islam bangkit dengan kepemimpinan Islam yang akan membawa rahmat bagi semesta alam.[]

*Pendidik dan Penulis Buku Antologi Catatan Hati Muslimah Perindu Surga

Tidak ada komentar