Rina Tresna Sari,S.Pdi: UU Terorisme, Senjata Ampuh Petahana Langgengkan Kekuasaan

Rina Tresna Sari,S.Pdi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Pesta demokrasi perlahan namun pasti akan segera tiba, disambut dengan maraknya berita hoax yang membuat menteri Polhukam, Wiranto, berwacana mengancam penyebar hoax dijerat UU terorisme. Sebab, menurutnya penyebar hoax akan mengakibatkan ketakutan di tengah masyarakat, serupa dengan efek yang ditimbulkan dari aksi teror.

Meskipun di era sekarang, pada kenyataannya banyak hoax yang dibuat agar kebohongan dianggap kebenaran, sedangkan fakta yang diungkap seringkali dipaksa serupa dengan hoax,itulah yang terjadi di negeri kita tercinta ini.

Pernyataan Wiranto tersebut menuai banyak komentar para tokoh-tokoh atas sikap ketergesaan dan represif dalam menanggapi situasi tertentu. Menurut Mahfud MD, dalam wawancaranya: tidak ditemukan dalil pelaku hoax bisa dijerat UU terorisme.

Kebenaran fakta yang menjadi bukti kegagalan rezim dan sistem, semakin masif tersebar di berbagai media, sehingga masyarakat saat ini mulai menyadari akan kerusakan rezim dan sistem yang sedang berkuasa sekarang ini.

Dalam demokrasi, kekuasaan adalah segalanya, sehingga untuk mempertahankannya akan dilakukan dengan seribu cara, halal maupun haram. Kebohongan terus menerus dikampanyekan dengan kemasan manis, walau upaya ini tidak cukup membuat rakyat optimis terhadap petahana serta pendukungnya.

Rakyat kini banyak yang cerdas menilai mana yang benar dan mana yang salah, Rasa gemas yang menggeliat, memalingkan masyarakat atas janji basi yang tak kunjung ditepati.

Rakyat mulai mengerti tradisi konspirasi di alam demokrasi, mereka tak tinggal diam dan menyerah begitu saja, segala cara dilakukan untuk kembali meraih simpati dari masyarakat.

Sayangnya, alih-alih mengembalikan citra baiknya, yang terjadi justru semakin terungkapnya berbagai kecacatan di sana-sini. Akibat sistem yang mereka emban, memang sistem yang membawa cacat bawaan.

Akibatnya rezim yang semakin panik membuat kewenangan demi kelanggengan kekuasaan, UU Terorisme dicabut dari sarungnya untuk menjerat siapa saja penentang dan penghalangnya. Dan senantiasa memberi celah bagi pemimpin tamak dan dzalim untuk berkuasa

Berita-berita hoax yang banyak dibuat oleh pendukung petahana menjadikan opini blunder di tengah masyarakat, namun demikian, hukum tak pernah menanganinya dengan serius, sedangkan kebenaran fakta kerusakan sistem yang dikuak malah dianggap sebagai penyebaran opini hoax yang diancam oleh hukum.

Fokus utama hanya sebatas bagaimana agar petahana tetap mempertahankan kekuasaan. Penguasa tidak lagi memprioritaskan penanganan dan pengurusan terhadap berbagai masalah yang dialami oleh rakyatnya.

Sejatinya amanah kekuasaan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa dicampur adukan dengan kepentingan pribadi, meriayah rakyat, menggiring umat untuk taat sehingga terwujud hubungan saling menjaga dan mengoreksi.

Negara juga yang kemudian bisa menegaskan untuk diterapkannya syari’at islam atas seluruh rakyat, sedangkan rakyat dengan ketaatan dan keimanan yang dimilikinya mengoreksi penerapan syariat agar senantiasa di jalankan tanpa penyelewengan.

Karenanya menjadi sebuah kewajiban untuk senantiasa menyampaikan kebenaran, terus lanjutkan perjuangan menegakkan keadilan dengan senantiasa mengontrol kebijakan penguasa.Waalahu a'lam.[]


Penulis adalah praktisi pendidikan dan member Akademi Menulis Kreatif regional Bandung

Tidak ada komentar