Jalih Pitoeng Sebut People Power Tidak Perlu Terjadi Jika Tak Ada Kecurangan Pemilu



 
ZONALABOUR.COM, JAKARTA - Pemilu yang baru saja usai ternyata masih banyak meninggalka persoalan. Terutama adanya dugaan kecurangan yang terjadi dimana-mana. Sehingga protes dari berbagai elemen masyarakatpun terjadi.

Terutama aksi damai tolak kecurangan pemilu di depan gedung BAWASLU RI Jl. MH.Thamrin Jakarta Pusat beberapa waktu lalu menuntut agar Bawaslu bertindak tegas.

Jalih Pitoeng salah satu orator yang membuka orasi dengan membacakan puisi karyanya yang betajuk “Pemimpin Yang Zholim” dari mobil komando bersama Ustadz Sambo dan Ustadz Bernard ditengah-tengah ribuan massa yang hadir pada Jum’at 10 Mei 2019 kemaren mengatakan pada kabartoday.co.id bahwa KPU harus jujur dan adil.

“KPU harus jujur dan adil serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar serta bertanggung jawab. Karena bagaimana mungkin kita bisa melahirkan pemimpin yang baik, amanah dan jujur serta pro rakyat, jika proses peralihan kepemimpinan melalui pemilu ini dilakukan dengan cara-cara yang curang dan tidak bermartabat. “kata Jalih Pitoeng, Senin (13/5/2019) saat ditemuinya di Jakarta.

Sosok yang begitu yakin bahwa Prabowo Sandi menang ini menuturkan secara rinci Pancasila yang dimaksud. Lima dasar pendekatan yang dimaksud Jalih Pitoeng adalah:

1). Suara perolehan Prabowo Hatta pada pilpres 2014 masih cenderung utuh, kecuali suara Golkar yang saat ini pindah koalisi ke kubu 01. Namun begitu tidak semua simpatisan Golkar memilih Jokowi. Terutama yang patuh terhada perintah ulama.

2). Kegagalan Jokowi menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dibawah kepemimpinannya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga menjadi alasanya. Belum lagi penegakan hukum yang terkesan hanya setengah hati. Ini terjadi di rezim Jokowi.

3). Pristiwa heroik dan historis yang sangat fenomenal yaitu pristiwa aksi super damai 212 dibawah komando HRS dan para ulama. Dan dalam proses tahapan pemilu ini melahirkan Ijtima Ulama. Dukungan masyarakat khususnya umat islam sebagian besar berada disini. Dengan melepaskan atribut yang mereka miliki, mereka dipastikan memilih Prabowo Sandi. Baik secara personal maupun institusional yaitu melalui partai-partai yang tergabung dalam koalisi Adil Makmur.

4). Peran emak-emak. Sebuah pristiwa yang sangat fenomenal sepanjang perjalanan pemilu kita ditanah air sejak 1955.

Hanya di pemilu 2019 ini emak-emak secara sporadis dengan genggap gempita menyambut pemilu 2019 dengan bergabung ke ratusan bahkan ribuan simpul relawan dalam mendukung pasangan Prabowo Sandi. Mereka turun langsung kelapangan secara praktis.

Sejak sosialisasi, kampanye, pencoblosan bahkan hingga penghitungan serta pengawalan suara perolehan. Hal ini membuktikan betapa besar responsibilitas terhadap terjadinya sebuah perubahan melalui pergantian presiden dengan cara yang konstitusional yaitu pilpres 2019 yang mereka tunggu-tunggu.

5). Kemajuan tekhnologi informasi. Disaat beberapa televisi nasional yang kurang melakukan pemberitaan terhadap pasangan Prabowo Sandi, justru menjadikan rakyat khususnya umat islam menjadi reader, writer sekaligus broadcaster. Hampir semua kegiatan pasangan Capres Cawapres Prabowo Sandi mereka baca, tulis dan sebarluaskan melalui media sosial lainnya. Hal ini juga sangat membantu pendistribusian hasil pencoblosan di tiap-tiap TPS melalui para saksi dan relawan Prabowo Sandi diseluruh tanah air.

“Artinya, jika kita cermati dari 5 dasar pendekatan tadi, maka secara rasional akal sehat kita mengatakan bahwa Prabowo Sandi bukan hanya sekedar wajar, tapi wajib menang.” tegas Jalih Pitung dengan penuh keyakinan.

Ditanya tentang “People Power” yang sedang marak diperbincangkan, dirinya menjawab dengan hati-hati dan bijaksana. Karena masih banyak perdebatan dalam memaknai istilah people power.

“People Power” itukan istilah saja. Saya lebih suka menyebut “Gerakan Rakyat”. Dan people power maupun gerakan rakyat itu kan sah dan tidak diharamkan untuk dilakukan. Justru saya lebih mengharapkan agar people power itu tidak terjadi. “kata Jalih Pitoeng menjelaskan dengan penuh harap.

Didesak kabartoday.co.id tentang bagaimana caranya agar people power atau gerakan rakyat itu tidak terjadi, aktivis betawi yang kerap berpeci ini menjawab dengan singkat dan lantang, “Ya jangan dicurangi,!” pintanya tegas.

Kata Jalih Pitoeng, KPU harus jujur, adil dan transparan. Kalau tidak jujur bahkan dicurangi maka rakyat akan marah karena suara mereka dimanipulasi bahkan dihianati. Dan ini merupakan kejahatan demokrasi yang bersifat luar biasa. Karena kedaulatan suatu negara disinilah ditentukan. Jadi people power atau gerakan rakyat adalah akibat bukan sebab.

“Jika KPU berlaku jujur dan adil maka saya berkeyakinan bahwa people power tak perlu terjadi. Toh KPU juga bisa melihat dan menghitung perolehan suara masing-masing paslon ditiap-tiap provinsi yang para saksi dan relawanpun sudah dipastikan akan mengingat dan menghafal suara perolehan pasangan Prabowo Sandi dari tingkat provinsi hingga tingkat kota dan kecamatan bahkan desa serta kelurahan. “Ungkap Jalih Pitoeng.

Soal Quick Count dan Situng, aktivis betawi yang sudah bolak balik ke BAWASLU bersama Eggi Sudjana dkk inipun membeberkan dirinya sudah beberapa kali bicara bahwa secara akademik Quick Count itu tidak masalah. Namun perlu diingat, apakah metode sampling randem nya itu benar-benar objectif dan apa adanya kan kita tidak tahu…?!

“Kan bisa saja yang di input dan diupload hanya di TPS yang didominasi oleh kemenangan 01 terlebih dahulu. Sehingga perolehan suara pasangan Prabowo Sandi belum dimunculkan. “jelasnya dengan gamblang.

Menurutnya situng hanyalah sarana informasi saja dan bukan menjadi dasar hukum penghitungan yang sah menurut undang-undang terutama undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Jadi marilah kita tunggu hasil resmi Pleno KPU RI tanggal 22 Mei sebentar lagi. Kita jaga kesatuan dan persatuan. Jangan karena Quick Count maupun Situng rakyat seakan terbelah dua yaitu Probo dan Projo. Jika pak Prabowo ditakdirkan sebagai presiden, toh kita semua adalah rakyat indonesia. Untuk itu saya minta agar KPU bertindak jujur dan adil sesuai dengan Tupoksinya sebagai penyelenggara bukan peserta dan atau mendukung serta berpihak pada salah satu peserta. Maka People Power tidak akan pernah terjadi. “pungkasnya.(Op/KT)

Tidak ada komentar