Muslim Arbi*: Dr Eggi Sudjana Ditetapkan Tersangka?


Muslim Arbi
ZONALABOUR.COM, JAKARTA - Saya pikir polisi bercanda tetapkan saudara Dr Eggie Sudjana sebagai tersangka makar karena berorasi soal People Power. Semoga saja Polisi tidak serius. Karena kalau Polisi serius tetapkan tersangka terhadap Eggie, maka Polisi telah langgar UU dan langgar HAM atas si Raja Demo itu.

Karena penetapan tersangka yang terkesan di paksakan dan di order itu sangat memukul hukum dan merusak hukum di era demokrasi dewasa ini.

Saya kira Polisi perlu tinjau ulang status tersangka Pendiri PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan Pencetus HMI MPO itu.

Saya dan tentunya teman-teman lain memandang dengan penetapan tersangka terhadap Saudara Eggie Sujana dan pemeriksaan terlapor atas sejumlah dan Ulama kritis belakangan ini tidak menjadikan negara ini sebagai Police State. Negara yang di mata-matai oleh Polisi. Padahal Kepolisian Republik Indonesia bukan mengawasi setiap gerak gerik dan ucapan Rakyat termasuk Para Tokoh dan Aktifis seperti Negara-negara Komunis.

Perbedaan pendapat dan penyampaian di muka umum adalah hal wajar dan lumrah di setiap negara demokrasi. Penyampain pendapat itu di jamin UU dan itu harus di hormati sebagai Hak Azasi setiap individu. Pasal 22E UUD 1945 (amandemen) dan UU no 9 tahun 1998 sudah menjamin hal itu.

Jadi jika Polisi paksakan penetapan tersangka atas Saudara Eggie Sudjana apalagi sampai ditahan,  maka ini adalah lonceng kematian demokrasi dan Hak Azasi Manusia di negeri ini dan penyebabnya adalah Polisi.

Tuduhan makar yang dialamatkan kepada Eggie Sudjana itu salah alamat karena hanya didasarkan atas orasi yang direkam dalam video-video atau youtube. Di mana makarnya?

Wong Eggie hanya kritisi soal pelanggaran dan kecurangan dan meminta Rakyat agar protes dan bersikap soal ketidakadilan dan kemungkaran Pilpres, kok di tetapkan tersangka makar?

Perbuatan makarnya di mana Pak Polisi? Tolong jawab ya. Kalau dianggap makar karena bicara pergantian kekuasaan maka Pilpres itu makar karena bicara tentang pergantian Presiden dan kekuasaan.

Pilpres itu  makar karena jelas-jelas mau ganti presiden dengan biaya Rp 25 triliun dan Presiden sebagai pelaksana/penaggung jawabnya. Kan jadi aneh kalau bicara ganti presiden itu makar. Apalagi disampaikan dalam orasi sebuah pertemuan. Ganti Presiden atau kekuasaan adalah hak dan kedaulatan Rakyat.

Jadi pemahaman keliru soal makar dengan hanya sebatas orasi tentang People Power itu perlu di luruskan. Orasi People Power itu belakangan semakin meluas dan mewabah di masyarakat karena soal keadilan Pemilu dan Kecurangan yang sangat terasa di publik.

Kalau Masyarakat bicara Peolpe People Power di anggap makar seperti Eggie Sudjana maka saya tidak bayangkan akan ada ratusan juta jadi tersangka. Bah ngerii kali. Repot Pak Polisi urusan ratusan juta tersangka makar. Polisi jumlah hanya sedikit dibanding dengan ratusan juga yang teriak People Power di berbagai daerah. Kata-kata Pople Power seolah sedang mewabah dan jadi wacana Rakyat setiap hari. []

Tidak ada komentar