Nanik Farida Priatmaja, S.Pd*: Pemilu Berdarah Tak Bawa Berkah

Nanik Farida Priatmaja, S.Pd
ZONALABOUR.COM, JAKARTA - Pesta demokrasi yang dinantikan lima tahun sekali telah terselenggara. Seharusnya rakyat bahagia dan puas ketika wakil rakyat pilihannya telah menduduki kursi legislatif atau capres dambaannya telah terpilih menjadi pemenang pemilu. Namun ternyata faktanya tak demikian. Pemilu yang digadang-gadang telah menyisakan duka. 

Rakyat telah banyak berkorban tenaga saat pemilu terselenggara. Tak sekedar itu, para calon wakil rakyat yang telah berkorban harta dan tenaga dalam pesta demokrasi harus menanggung beban mental ketika mereka hanya meraih suara yang tak banyak. Ironisnya tak sedikit dari mereka yang menjadi pasien Rumah Sakit Jiwa atau psikiatri usai penghitungan suara digelar.

Pemilu 2019 memang tak sama dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Pasalnya di tahun ini pesta sangatlah panas. Para pendukung kedua Paslon baik 01 ataupun 02 sangat fanatik terhadap pilihannya. Tak jarang diantara mereka saling serang di medsos bahkan adapula yang bertikai saat penghitungan suara digelar. 

Panasnya pesta demokrasi 2019 rupanya telah menjadikan seluruh rakyat layaknya menghadapi beban berat. Sebelum pemilu rakyat disibukkan dengan agenda kampanye Paslon, pasca pemilu pun masih saja diuji dengan banyaknya korban dari KPPS baik yang mengalami sakit ataupun meninggal. Tak hanya sampai disitu, paska penghitungan suara pun masih bergejolak. Akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan saat Pemilu ataupun saat penghitungan suara. Serta pengumuman dari KPU yang tak sesuai jadwal awalnya dan diumumkannya pada waktu yang tak lazim saat dini hari. Menjadikan hadirnya ketidakpuasan pada kubu 02 khususnya dan rakyat lainnya. Sehingga pendukung kubu 02 telah melakukan koordinasi untuk menuntut keadilan dengan Aksi Damai 22 Mei kemarin. 

Aksi Damai 22 Mei awalnya terselenggara dengan damai namun ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan menjadikan kerusuhan pada 22 Mei kemarin. Rakyat pun semakin dibuat panas. Pasalnya beredar video tindak kekerasan yang dilakukan para aparat kepada seorang demonstran yang begitu keji. Selain itu juga beredar berbagai macam berita menyedihkan usai aksi 22 Mei misalnya banyaknya korban luka-luka, meninggal hingga petugas medis ataupun para demonstran yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya serta adanya penangkapan beberapa tokoh nasional yang dianggap makar.

Pesta demokrasi ternyata tak layak disebut pesta. Karena telah banyak menghasilkan duka. Menjadikan rakyat terpecah-belah, baku hantam dengan aparat kepolisian. Kondisi perpolitikan di negeri ini kian carut marut akibat memanasnya tragedi pilpres.

"Kita menghadapi sebuah tragedi di dalam demokrasi kita. Sudah jatuh korban dari KPPS, lebih dari 600 orang meninggal yang tidak mendapatkan satu perhatian memadai, kemudian sekarang ada 8 orang, ada juga informasi yang menyebutkan 16 orang yang meninggal di dalam penanganan aksi demonstrasi 21-22 Mei," ujar Fadli Zon.(TribunWow, 25/05/19).

Banyaknya rakyat yang menjadi korban usai peristiwa 22 Mei, tak sedikit dari mereka yang berupaya mencari keadilan. Pasalnya telah terjadi pelanggaran HAM baik kepada para demonstran, petugas medis, hingga para wartawan yang meliput Aksi 22 Mei tersebut.

Amnesty International Indonesia mendesak Kepolisian dan Komnas HAM untuk segera bersama-sama melakukan investigasi yang independen dan menyeluruh terhadap segala bentuk potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi setelah aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, para pelaku kekerasan, apakah itu berasal dari kepolisian maupun pihak-pihak dari luar yang memicu kerusuhan, harus diinvestigasi dan dibawa ke muka hukum untuk diadili.(Republika.co.id, 29/05/19).

Pesta demokrasi seharusnya tak berbuntut panjang jika keadilan ditegakkan di negeri ini. Terjadinya tragedi demokrasi akibat ketidakpuasan dan ketidakadilan yang mereka rasakan baik menjelang pemilu hingga pada saat pengumuman hasil pilpres yang telah ditemukan beberapa kejanggalan menurut kacamata rakyat.

Cukuplah sampai disini. Carut marutnya pesta demokrasi seharusnya menjadikan rakyat di negeri ini mulai sadar. Bahwa sistem yang dianut selama ini tidak mampu menjadikan negeri ini aman sentosa. Karena sistem demokrasi bertabiat cacat bawaan. Tak mampu dijadikan standar kebenaran dalam menentukan pilihan. Bahkan berpotensi untuk terjadinya kecurangan dan menjadikan orang-orang fasik sebagai pemimpin yang tak layak menjadi pemimpin yang mengayomi rakyat.

Pemimpin sebuah negara sejatinya tak layak melakukan kecurangan ataupun kebohongan demi secuil kekuasaan. Pasalnya jika ia tak mampu memimpin akan menjadikan negeri ini error', rakyat tak sejahtera dan mudah menjadi santapan para penjajah. Kebohongan dan kecurangan tak akan membawa berkah untuk sebuah bangsa. Apalagi jika memakan korban berdarah-darah hingga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya akan semakin menjadikan negeri ini tak berkah.

Suatu negeri akan penuh berkah jika rakyatnya beriman dan bertaqwa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang amanah dan takut akan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sistem pemerintahan Islam akan menjadikan negeri ini berkah. Dengan menjunjung tinggi keadilan sesuai hukum syariat Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan as Sunnah. Pemilihan pemimpin dalam sistem Islam pun sangatlah simpel dan tak perlu modal besar yang memicu terjadinya kecurangan.

Sangat berbeda dengan pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi yang butuh banyak modal baik sebelum, sesaat kampanye hingga setelah menjabat. Tak heran jika banyak ditemukan para koruptor di negeri yang menerapkan sistem demokrasi serta terjadinya tragedi berdarah sesaat ataupun menjalang pemilu. Pasalnya tak ada ketakwaan individu yang menjadikan ia takut ketika melakukan kecurangan ataupun kebohongan. Suasana masyarakat yang tak memiliki perasaan islami telah menjadikan kondisi masyarakat mudah rapuh dan tak ada empati bahkan saling serang sesama warga negara. 

Serta tabiat sistem demokrasi yang mensuasanakan bahwa pesta demokrasi haruslah bermodal besar sehingga berpotensi membuka jalan kompromi dengan para kapital yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan di suatu negeri. Sehingga sangat wajar jika muncul undang-undang yang tidak pro rakyat.

Layak untuk segera mengakhiri pemilu berdarah yang tak membawa berkah. Solusinya hanya dengan menegakkan sistem Islam atau khilafah yang akan menjadikan negeri ini berkah dunia akhirat. Insyallah.Wallahu alam.[]

*Lulusan Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Fisika dan anggota AMK Gresik.  


Tidak ada komentar